JAKARTA – Pemerintah kembali menyoroti praktik ekonomi rakus yang belakangan dikenal sebagai Serakah-nomics. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menantang model bisnis yang dianggap menyingkirkan petani, mematikan penggilingan kecil, dan mengganggu keadilan pasar pangan nasional.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan rantai pasok dikuasai segelintir pelaku besar. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin membersihkan mafia pangan dari hulu hingga hilir.
Amran menegaskan bahwa keberhasilan mencapai swasembada tidak hanya bertumpu pada program, tetapi pada keberanian menghadapi tekanan dari para pemain besar.
“Untuk swasembada, kita harus siap ditekan, diuji, dan berani melawan mafia pangan. Saya sekuat tenaga menjaga stabilitas harga, tapi Alhamdulillah, hasilnya nyata,” kata Amran.
Ia menambahkan bahwa penguatan Bulog sebagai penyangga harga telah membawa dampak signifikan bagi stabilitas produksi dan cadangan pangan.
Menurut Amran, praktik Serakah-nomics sudah berlangsung lama dan tidak boleh dibiarkan terus berjalan. Ia menjelaskan bahwa pelaku besar membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar bukan untuk membantu petani, tetapi untuk menghabiskan pasokan hingga penggilingan kecil kehabisan bahan baku.
“Ini sudah lama tumbuh di Indonesia. Tetapi mungkin baru saatnya hari ini kita membongkar dan berpihak pada rakyat kecil,” ujar Amran.
Amran juga membeberkan temuan serius terkait manipulasi kualitas beras premium. Salah satu merek yang beredar di pasaran ternyata memiliki tingkat menir 59 persen—empat kali lipat lebih tinggi dari batas premium, yakni maksimal 14 persen.
“Pecahannya 59 persen. Artinya menir, makanan ayam, tapi dikemas sebagai premium,” tegasnya.
Ia menyebut praktik itu sebagai contoh paling gamblang dari Serakah-nomics: keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan konsumen serta menciptakan distorsi pasar.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan dominasi pelaku besar merusak ekosistem pangan nasional.
“Negara hari ini perlu berpihak kepada yang selama ini dirugikan. Sistemnya harus dibenahi menyeluruh agar petani, penggilingan kecil, dan konsumen tidak lagi dikorbankan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian membuka kanal pengaduan cepat melalui WhatsApp bernama “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9390. Kanal ini dipegang langsung oleh Amran bersama tim pengawasan Kementan.
“Silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” ujar Amran.
Ia meminta agar setiap laporan disertai alamat kios atau distributor, jenis pelanggaran, dan jenis pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang kini telah diturunkan pemerintah sebesar 20 persen.
“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia,” tegas Amran.
Tinggalkan Balasan