SAMARINDA – Polemik seputar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur semakin memanas. Baladika Kalimantan Timur secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap implementasi program tersebut, bahkan menyebutnya sebagai “Maling Berkedok Gizi”.
Ketua Umum Baladika Kaltim menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah itu tidak berjalan sesuai harapan di lapangan. Ia mengungkapkan sejumlah temuan yang menurutnya memprihatinkan, mulai dari kualitas menu hingga dugaan lemahnya pengawasan.
Sorotan Kualitas Menu dan Keamanan Pangan
Menurut Baladika Kaltim, beberapa menu yang dibagikan kepada siswa dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang serta kurang memperhatikan aspek kebersihan. Mereka mengaku menerima laporan adanya gangguan kesehatan di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan program.
“Kami menemukan makanan yang dibagikan sangat jauh dari standar yang seharusnya. Ini bukan sekadar persoalan rasa, tetapi menyangkut keamanan pangan anak-anak,” ujar perwakilan Baladika dalam keterangannya.
Dugaan Celah Penyimpangan
Selain kualitas makanan, Baladika juga menyoroti aspek transparansi anggaran dan mekanisme pengadaan. Mereka menduga adanya potensi penyimpangan dalam proses distribusi dan pengadaan bahan makanan yang berujung pada turunnya kualitas.
Baladika Kaltim merinci beberapa poin kritik, antara lain:
- Menu dinilai tidak memenuhi prinsip gizi seimbang.
- Muncul laporan gangguan kesehatan di beberapa wilayah.
- Transparansi pengelolaan anggaran dipertanyakan.
- Pengawasan terhadap vendor penyedia makanan dianggap lemah.
Soroti Koperasi Merah Putih
Tidak hanya MBG, Baladika Kaltim juga menyoroti peran Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut terlibat dalam pengelolaan atau distribusi anggaran desa. Mereka meminta agar seluruh proses pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit.
Baladika mendesak pemerintah daerah serta aparat pengawas internal untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan dana desa atau program sosial yang berpotensi merugikan masyarakat.
Desakan Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Sebagai tindak lanjut, Baladika Kaltim meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG serta meninjau kembali mekanisme pengelolaan dana melalui koperasi yang terlibat. Mereka menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari kontrol sosial demi memastikan program benar-benar bermanfaat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara program maupun pengurus koperasi yang dimaksud. Publik kini menanti klarifikasi dan langkah konkret pemerintah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keamanan program yang menyasar masyarakat luas tersebut.
Tinggalkan Balasan