Redaksinusantaranews.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan pembelaan atas serangan verbal dan narasi negatif kepada Presiden Joko Widodo, yakni terkait dengan polemik Presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu.
“Walau saya tidak setuju, tapi apa yang disampaikan Presiden itu konstitusional, sesuai Undang-Undang. Di mana UU memperbolehkan Presiden, Menteri sampai Kepala Daerah berkampanye dan berpihak asal melakukan cuti atau tidak dalam waktu kerja,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Minggu (28/1).
Bagi Habib Syakur, aneh kalau tiba-tiba ada pihak yang merasa gerah dengan ucapan Presiden tersebut. Apalagi dilakukan oleh partai koalisi pemerintah saat ini.
“Ya kalau kita ingat saat pengesahan RUU Pemilu menjadi Undang-Undang kan mereka menyetujui. Kalau sekarang protes dan tantrum kan aneh menurut saya,” ujarnya.
Ditambah lagi, Jokowi pasti paham dengan apa yang disampaikannya. Tentu dia tidak akan berkampanye secara terbuka dalam kapasitasnya sebagai Presiden. Yang artinya menurut Habib Syakur, Jokowi akan cuti atau melakukan aktivitas politik praktisnya nanti.
“Saya yakin Presiden Jokowi tak akan langgar konstitusi, beliau akan patuh pada Undang-Undang. UU mewajibkan dia cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara selain keamanan jika memang mau ikut kampanye,” tuturnya.
Jika pun ada sebagian publik yang meragukan komitmen Jokowi kepada Undang-Undang, maka solusinya adalah mengawasi betul apakah Jokowi on the track atau tidak.
“Kan tinggal diawasi saja, kalau Jokowi melanggar konstitusi ya laporkan. Gitu aja kok repot. Tapi yang jelas Presiden kampanye itu diperkenankan oleh Undang-Undang, that’s simple and clear,” pungkasnya.
Sekadar diketahu, bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan tentang keberadaan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju di acara debat Capres Cawapres.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, memihak juga boleh, memihak atau tidak memihak itu tergantung individu masing-masing,” ujar Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (24/1).
Namun, dalam konteks ini, Jokowi menekankan keharusan untuk tidak menggunakan fasilitas negara oleh pejabat publik yang juga menjadi pejabat politik bila melakukan kampanye.
“Ya boleh saja saya kampanye tetapi harus cuti tidak menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.
Dalam konfirmasi terkait kemungkinan kampanye untuk pasangan calon yang didukung, Jokowi menekankan keputusan tersebut akan dilihat nanti sesuai perkembangan.
Hadir dalam kesempatan itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Kemudian, pada hari Jumat, 26 Januari 2024 Jokowi memberikan penjelasan terhadap pernyataannya tersebut.
Dalam kesempatan itu, Jokowi pun menjelaskan bahwa dirinya hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan pejabat negara baik itu Presiden maupun menteri boleh terlibat dalam kontestasi Pemilu.
“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan,” kata Jokowi.
Tinggalkan Balasan