NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dijadikan sebagai ibu kota politik sekaligus pusat pemerintahan politik. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat penutupan retret di Magelang, Jawa Tengah, 27 Oktober 2024.
Posisi dan peran IKN ini juga kemudian dikemukakan kembali oleh Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
“Presiden menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.
Dalam pertemuan tersebut juga Prabowo secara khusus mengingatkan AHY bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.
Saat ini pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung ekosistem pemerintahan di IKN sudah hampir rampung. Di antaranya adalah Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1, 2, 3, dan 4 yang mengusung konsep shared office. Namun gedung yang mendukung aktivitas legislatif dan yudikatif baru sampai pada tahap detail engineering design (DED).
“Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan,” tutur AHY.
Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.
“Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan,” cetus AHY.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menuturkan, progres konstruksi fisik dari seluruh empat kompleks Gedung Kantor Kemenko mencapai rata-rata di atas 60 persen.
Danis memerinci, secara kuantitatif, Gedung Kantor Kemenko 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen. Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen. Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik.
Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN.
“Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara),” ujar Danis.
Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan.
Adapun peruntukan dan pembagian Gedung kantor Kemenko, sebagai berikut:
- Gedung Kemenko 1 untuk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves);
- Gedung Kemenko 2 untuk Kemenko Bidang Perekonomian;
- Gedung Kemenko 3 untuk Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam); dan
- Gedung Kemenko 4 untuk Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Tinggalkan Balasan