Usai Bertemu 6 Bank, Kepala Otorita Pastikan Layanan Perbankan Beroperasi di IKN Awal 2026

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan pada Jumat (17/1/2025).

Para investor yang hadir antara lain dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

Menurut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.

“Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (19/1/2025).

“Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN,” ungkapnya.

Basuki melanjutkan, sarana dan prasarana di IKN terus dipersiapkan oleh pemerintah. Ia merujuk pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN dimulai pada 2028.

Selain itu, mulai Januari 2025 ini, Otorita IKN akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan.

Basuki juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, telah menyampaikan dalam forum internasional G20 soal kepastian perpindahan Ibu Kota RI ke IKN.

Presiden dan DPR juga telah menegaskan status Jakarta yang tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).

Basuki juga telah mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang.

“Akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN,” tutur Basuki. Ia pun berharap pertemuan pembahasan progres persiapan layanan perbankan di IKN ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN.

“Serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan Ibu Kota Negara yang modern,” tambah Basuki.