SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Benua Etam.
Ia menyatakan hal tersebut saat menerima sejumlah pengurus serikat pekerja dan serikat buruh di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Rabu (23/4/2025), bersama Wakil Gubernur Seno Aji.
Dalam audiensi tersebut, para perwakilan buruh menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi keluhan klasik di dunia ketenagakerjaan, seperti masih adanya perusahaan yang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), serta praktik penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau outsourcing secara berlebihan.
“Kenapa SK Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan langsung saya tandatangani? Itu artinya saya bersama bapak-bapak. Saya ingin semua buruh dan pekerja di Kaltim sejahtera,” tegas Gubernur Harum di hadapan para pimpinan serikat.
Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, lanjut Harum, terdiri dari unsur pemerintah, serikat buruh, akademisi, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya. Ia berharap keberadaan satgas ini mampu memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Kaltim.
Gubernur juga mendorong agar organisasi serikat lebih solid dan aktif dalam mendata anggotanya, demi memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan, termasuk program BPJS Kesehatan gratis (Gratispol) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah UMP.
“Tunjukkan Kaltim ini kondusif agar investor berbondong-bondong masuk ke sini,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim, Sukarjo, menyampaikan perlunya penguatan peran satgas ketenagakerjaan. Menurutnya, hingga kini masih banyak pekerja di sektor perkebunan dan penanaman yang digaji di bawah standar dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak.
“Banyak pekerja yang diupah di bawah minimum sehingga tidak masuk dalam kriteria pembuatan BPJS, padahal setiap pekerja sangat penting mempunyai BPJS untuk keterjaminan keselamatan bekerja,” jelas Sukarjo.
Sekretaris Korwil KSBSI Kaltim, Syahran, turut mengungkapkan keluhan soal distribusi solar subsidi di wilayah Palaran. Ia menyebut masih ada praktik pengendalian pasokan oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang menyulitkan distribusi barang dan kegiatan usaha buruh ekspedisi.
“Oleh karena itu kami meminta agar dibuatkan SPBU solar subsidi di daerah Palaran atau pergudangan,” ujar Syahran.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti sistem kerja di perusahaan-perusahaan HTI dan perkebunan yang kerap mengganti kontraktor tanpa memperhatikan nasib pekerja lama.
“Setiap kali ganti kontraktor, pekerjanya diberhentikan dan dikontrak ulang. Ini merugikan karena pekerja tidak bisa mendapatkan hak maksimal, terutama jika masa kerja diputus sebelum dua tahun,” ungkap Seno Aji.
Ia menegaskan Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti persoalan ini melalui pengawasan ketat serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga, terkait usulan pembangunan SPBU di luar pusat kota.
Dalam kesempatan itu, serikat buruh juga melaporkan rencana penyelenggaraan May Day 2025 yang akan digelar secara damai dengan kegiatan seperti jalan sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, dan panggung hiburan berhadiah. Gubernur Harum menyambut baik rencana tersebut dan menawarkan lokasi alternatif seperti Gelora Kadrie Oening, Stadion Palaran, atau sekitar Kantor Disnakertrans Kaltim.
“Pastikan aksi May Day untuk menyampaikan masalah-masalah perburuhan. Pastikan tidak ada aksi-aksi yang mendompleng. Tunjukkan Kaltim tetap kondusif,” pesannya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Dirintelkam Polda Kaltim Kombes Pol Agus Sutrisno, Kapolres Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi, dan Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus.
Tinggalkan Balasan