Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandar, menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak layak dijadikan kambing hitam atas kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi semalam. Menurutnya, tanggung jawab justru berada di pundak para wakil rakyat yang duduk di parlemen.
“Tidak ada satu pun pihak yang menginginkan adanya korban jiwa. Almarhum adalah putra bangsa, dan polisi juga tidak pernah berniat lalai dalam menjalankan tugas. Semua ini sudah ada garisnya. Karena itu, jangan saling menyalahkan. Yang harus dituntut pertanggungjawabannya adalah para wakil rakyat di Senayan,” ucap Iskandar di Jakarta, Jumat (29/8).
Ia menilai, kericuhan tersebut memperlihatkan kondisi seakan rakyat berhadapan dengan rakyat sendiri.
“Polisi pun bagian dari rakyat. Ketika masyarakat menyuarakan keresahan karena lapar, menganggur, dan kesulitan bersekolah, aparat kepolisian justru harus berjaga lebih dari 12 jam mengawal jalannya aksi. Mereka juga manusia yang punya rasa lelah, tetapi tetap menanggung tanggung jawab besar,” tegasnya.
Iskandar kemudian mengkritik sikap para legislator yang menurutnya abai terhadap penderitaan rakyat.
“Mereka hanya bisa membuat pernyataan, bahkan ada yang masih sempat bersenang-senang. Tetapi begitu terjadi kericuhan, polisi langsung yang disalahkan. Padahal para pejabat itu nyaman bekerja dari rumah masing-masing,” sindirnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat maupun polisi tidak sepatutnya dituding bersalah.
“Yang paling bertanggung jawab adalah para wakil rakyat di parlemen. Baik rakyat maupun aparat kepolisian tidak salah. Semua ini menjadi tanggung jawab penguasa,” pungkas Iskandar.
Tinggalkan Balasan