Samarinda – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kalimantan Timur menggelar Apel Kebangsaan pada Minggu, 19 Oktober 2025, di Komplek Stadion Sempaja Kadrie Oening, Jalan Wahid Hasyim, Samarinda. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekitar 250 peserta hadir dalam kegiatan ini, termasuk pimpinan serikat buruh ternama di Kaltim, seperti Sukarjo, SH (Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim), H. Muhammad Hamka (Ketua FSP KEP Kaltim), Bambang Setiono (Ketua KSBSI Kaltim), dan Fahri (Ketua SPI Kaltim).
Ketua FSP KEP Kaltim, H. Muhammad Hamka, menyoroti PHK yang marak terjadi di sektor pertambangan dan menyatakan upaya serikat buruh untuk mencegahnya.
“Yang menjadi perhatian kami saat ini banyak terjadi PHK di sektor pertambangan dan kami berusaha supaya tidak terjadi PHK,” ujar Hamka.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai pro-pekerja, termasuk penghapusan tenaga kerja outsourcing.
“Kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran sangat membantu kita di antaranya yaitu Penghapusan tenaga kerja Outsourcing. Kami seluruh serikat buruh akan memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintahan Prabowo – Gibran,” tegas Hamka.
Ketua KSBSI Kaltim, Bambang Setiono, SE, menekankan perhatian khusus Presiden Prabowo terhadap Hari Buruh Internasional sebagai momentum dukungan buruh.
“Kita berkumpul untuk menyatukan visi misi dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Belum ada Presiden RI yang hadir di acara Meiday selain Bapak Prabowo, oleh sebab itu kita akan mendukung satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Bambang.
Sementara itu, isu Upah Minimum menjadi fokus Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim, Sukarjo, SH, yang menilai keberpihakan pemerintah terhadap buruh sangat terlihat sejak awal.
“Keberpihakan Bapak Prabowo kepada buruh sangat luar biasa, di mana diawal pemerintahannya telah memutuskan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen,” ujarnya.
Namun Sukarjo mengingatkan agar penetapan upah minimum tahun 2026 tetap diawasi untuk mencegah keresahan di kalangan pekerja.
“Kita sekarang berada di fase menghadapi upah minimum tahun 2026. Apabila kenaikan upah di bawah 5 persen maka akan mudah dipengaruhi untuk melakukan aksi, jadi harapan kita tetap dalam satu komando jangan terpancing dan terpengaruh oleh situasi situasi di luar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambah Sukarjo.
Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan Pernyataan Sikap bersama seluruh ketua serikat buruh/pekerja Kaltim yang menegaskan:
- Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dan menolak Aksi-Aksi yang Kontraproduktif.
- Serikat Buruh selalu mendukung Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dalam melaksanakan penegakan hukum.
- Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.
Acara diakhiri dengan pembagian sembako kepada perwakilan peserta sebagai simbol kepedulian serikat buruh terhadap anggotanya.
Tinggalkan Balasan