NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 seiring diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp6 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai agenda prioritas pembangunan di kawasan IKN.
Sebagai bagian dari penguatan organisasi, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono secara resmi melantik dan menetapkan pejabat perbendaharaan yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran. Pejabat tersebut meliputi kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.
Para pejabat yang ditetapkan menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen menjalankan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Tahun Anggaran 2026, struktur pengelolaan anggaran Otorita IKN terdiri dari enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta tiga bendahara pengeluaran. Struktur ini disiapkan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan optimal dan terukur.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pengelolaan dana negara dalam jumlah besar menuntut integritas dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh jajaran.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Amanah ini harus dijaga, serta dihindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).
Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat bekerja secara profesional, patuh terhadap regulasi, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
Dengan kesiapan struktur pengelola anggaran dan telah diterbitkannya DIPA, Otorita IKN optimistis pembangunan pada 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara.
Tinggalkan Balasan