BERAU – Dukungan terhadap langkah pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Forum Aspirasi Orang Pinggiran Kabupaten Berau menyampaikan apresiasi atas penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi yang saat ini tengah diproses melalui skema penyelidikan bersama atau joint investigation.
Forum tersebut menilai komitmen aparat penegak hukum dalam mengusut perkara korupsi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya penegakan hukum dinilai harus terus mendapat dukungan selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut organisasi tersebut, pemberantasan korupsi merupakan kepentingan bersama yang harus dikawal oleh seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, proses penanganan perkara diharapkan berjalan secara profesional, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak.
Ketua Forum Aspirasi Orang Pinggiran Kabupaten Berau, Puja Handayani, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap langkah Polri dalam menangani perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat luas. Ia menilai keberanian aparat dalam mengusut dugaan korupsi merupakan bentuk komitmen terhadap penegakan supremasi hukum.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin meningkat apabila setiap tahapan proses hukum dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Forum Aspirasi Orang Pinggiran Kab. Berau mengapresiasi keberanian Polri dalam mengungkap dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Kami mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Puja Handayani selaku Ketua Forum Aspirasi Orang Pinggiran Kabupaten Berau.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berpijak pada aturan yang berlaku serta menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, prinsip tersebut penting agar setiap perkara dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Puja berpandangan bahwa profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Penanganan perkara yang dilakukan secara independen akan memperkuat keyakinan publik bahwa hukum ditegakkan tanpa adanya intervensi.
Selain itu, ia menilai sinergi antarlembaga penegak hukum perlu terus diperkuat dalam menangani perkara-perkara korupsi yang memiliki kompleksitas tinggi. Kolaborasi tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstitusi akan mempercepat proses pembuktian sekaligus menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Dengan demikian, fokus utama tetap berada pada upaya mengungkap fakta hukum secara menyeluruh.
“Yang harus dikedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara. Masyarakat berharap seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keadilan benar-benar dapat ditegakkan,” katanya.
Lebih jauh, Puja mengajak masyarakat untuk turut mengawal jalannya proses hukum secara objektif tanpa membangun opini yang dapat mengganggu proses penyidikan. Ia menilai partisipasi masyarakat penting dilakukan dalam koridor hukum dan dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses secara adil dengan tetap menjamin hak-hak seluruh pihak yang terlibat selama proses hukum berlangsung.
Sementara itu, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto menjelaskan bahwa saat ini institusinya sedang menangani tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui skema joint investigation bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Skema tersebut diterapkan sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam penanganan perkara yang memiliki cakupan luas dan memerlukan kolaborasi lintas satuan. Melalui mekanisme tersebut diharapkan proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan lebih efektif.
Adapun tiga perkara yang sedang ditangani meliputi dugaan korupsi terkait pengadaan batu bara untuk PLN yang diduga memicu terjadinya pemadaman listrik (blackout), perkara PT ASABRI, serta dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
“Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui koordinasi lintas satuan dengan tujuan memperkuat efektivitas proses penegakan hukum. Pendekatan kolaboratif diharapkan mampu mengoptimalkan pengumpulan alat bukti sekaligus mempercepat penyelesaian setiap perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Aspirasi Orang Pinggiran Kabupaten Berau, dinilai menjadi cerminan harapan publik agar upaya pemberantasan korupsi terus berjalan secara konsisten. Dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin meningkat serta mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Tinggalkan Balasan