SAMARINDA – Komisioner KPU Kaltim Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Iffa Rosita menjelaskan tahap pertama pendataan DPTb sudah rampung pada 15 Januari lalu. Namun, data riil DPTb baru bisa diketahui pada H-7 pemungutan suara.
“Saat ini datanya masih fluktuatif. Karena masih ada layanan pindah memilih yang dibuka KPU sampai 7 Februari nanti,” ungkapnya, kemarin (28/1).
Layanan pindah memilih tahap I berlaku untuk semua pemilih yang ingin berpindah tempat mencoblos nanti. Di layanan DPTb tahap II, sambung Iffa, hanya berlaku untuk empat kategori pemilih, yakni pemilih yang harus berpindah tugas saat pemilihan suara, pasien rawat inap, menjadi tahanan lapas/rutan, dan masyarakat yang terkena bencana.
Karena itu, ditegaskannya, DPTb tak akan memengaruhi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kaltim yang sudah diplenokan Juni 2023 sebanyak 2.778.644 pemilih. Alasannya, DPTb merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tapi karena kondisi tertentu tak bisa menggunakan hak pilih di TPS yang sesuai data diri di KTP-el.
“Yang memengaruhi hanya pemilih DPT yang meninggal atau menjadi TNI/Polri sebelum hari pencoblosan. Umumnya tak signifikan sih perubahannya karena dua hal ini,” jelasnya.
Untuk penggunaan hak pilih DPTb pun tak perlu lagi menerima form pemberitahuan penggunaan hak pilihnya di TPS nanti. Pemilih yang pindah cukup membawa form pindah memilih yang sudah diurusnya.
Iffa mengingatkan, para pemilih pindahan ini bakal kehilangan sebagian hak pilihnya jika pindah lokasi memilih di luar lingkup TPS awal data dirinya. Sebagai contoh, pemilih dari daerah pemilihan (Dapil) 5 yang melingkupi Samarinda Utara dan Sungai Pinang di Samarinda mengajukan pindah memilih ke dapil 4 Samarinda Ulu.
Otomatis, pemilih itu tak bisa mencoblos di surat suara DPRD kota. Namun, masih bisa untuk empat surat suara lainnya. Dari pilpres, DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi.
“Begitu pula jika pindah ke kabupaten/kota tapi masih di Kaltim. otomatis hanya bisa memilih tiga. Jika pindah ke provinsi lain, hanya bisa menggunakan suara di pilpres,” ujarnya.
KPU Kaltim beserta KPU di kabupaten/kota terus memugar data dan menyosialisasikan terkait DPTb ini agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya nanti di kenduri akbar lima tahunan.
Tinggalkan Balasan