Menu

Mode Gelap
Beredar Diduga Rekaman Percakapan Ridwan Kamil Dengan Lisa Mariana, Bahas Tes DNA Anak TNI dan Kekerasan: Peradilan Militer Dituding Tak Beri Efek Jera Toleransi Sebagai Pondasi Persatuan, GMKI Samarinda Serukan Aksi Nyata Akademisi Dukung Komitmen Polri dalam Penyelidikan serta Penyidikan Pilkada 2024 Semakin Dekat, Peradah Kaltim Meminta Masyarakat Tetap Bersatu di Tengah Perbedaan

Berita · 25 Nov 2024 10:51 WIB ·

Pemerintah RI Dukung ICC Tangkap PM Israel Benjamin Netanyahu dan Yoav Galant


 Perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu, dan Yoav Galant didukung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Perbesar

Perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu, dan Yoav Galant didukung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Redaksinusantaranews – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan, Yoav Galant.

Perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu, dan Yoav Galant terkait kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina.

Perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu, dan Yoav Galant didukung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).

“Dalam hal ini, Indonesia menekankan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional,” demikian keterangan resmi Kemenlu RI yang disampaikan melalui akun X @kemlu_ri pada Sabtu (23/11/2024).

Indonesia menegaskan kembali dukungan sepenuhnya terhadap semua inisiatif yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina, termasuk yang ditempuh melalui International Criminal Court (ICC).

Penerbitan surat perintah… — MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) November 23, 2024

Kemenlu RI juga menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap semua upaya yang bertujuan untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina, termasuk melalui mekanisme ICC.

Penerbitan surat perintah penangkapan ini dianggap sebagai langkah signifikan untuk menegakkan keadilan bagi pelaku kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Kemenlu RI menekankan bahwa eksekusi surat penangkapan tersebut sangat penting untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di Palestina.

“Indonesia berpandangan bahwa langkah tersebut sangat krusial untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan memajukan pembentukan Negara Palestina yang merdeka, sesuai dengan prinsip-prinsip Solusi Dua-Negara,” tulis Kemenlu RI.

Sebelumnya, ICC resmi merilis surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Galant, yang dinilai bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang akibat agresi militer di Gaza.

Keduanya dianggap bertanggung jawab atas berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi, serta serangan terhadap warga sipil di Gaza.

Selain Netanyahu dan Galant, ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk pemimpin militer Hamas, Mohammed Deif, yang dinilai bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penyiksaan selama serangan oleh Hamas.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Podcast Moderasi Beragama di Ketapang Dorong Harmoni Jelang Natal dan Tahun Baru

29 November 2025 - 22:39 WIB

Polda Kaltim Dalami Kasus Narkoba Kutai Barat

25 November 2025 - 18:35 WIB

Menhan dan Panglima TNI Tegaskan Sinergi Penguatan Pertahanan di Komisi I DPR

25 November 2025 - 15:00 WIB

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto digelar tertutup di Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025)

Kapolres Kutai Barat Bantah Isu Pelepasan Pelaku Narkoba Usai Video Ketegangan TNI–Polri Beredar

24 November 2025 - 19:51 WIB

Temuan Tambang Ilegal, Pemerintah Pusat Akan Ambil Alih Perizinan

22 November 2025 - 21:29 WIB

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin turun langsung meninjau dua lokasi yang disita Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Rabu (19/11/2025).

Lubang Maut Jadi Momok Baru Warga Balikpapan, Temuan DLH Picu Kekhawatiran Soal Keamanan Permukiman

21 November 2025 - 21:01 WIB

Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayalaksana
Trending di Berita