BONTANG – Ketua Remaong Kutai Berjaya (RKB) Kota Bontang, Fadli Zair, menolak pemberian asas Dominus Litis yang memperluas kewenangan Kejaksaan. Menurutnya, hal ini dapat berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
“Asas Dominus Litis atau pengendali perkara bagi kejaksaan seharusnya dikaji lebih dalam dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Jika tidak, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan yang dapat menghambat proses peradilan,” ujar Fadli.
Ia menegaskan bahwa kewenangan yang terlalu luas bagi kejaksaan dapat menimbulkan ketimpangan dalam sistem hukum. Ada kekhawatiran, asas tersebut bisa disalahgunakan untuk menunda atau bahkan mengintervensi jalannya peradilan.
“Kami menolak penerapan asas ini jika tidak ada pengawasan yang ketat. Sebab, tanpa mekanisme kontrol yang jelas, kejaksaan bisa saja menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan tertentu,” tambahnya.
Fadli pun mengajak berbagai elemen masyarakat dan akademisi untuk ikut serta mengawal pembahasan RKUHAP. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar revisi undang-undang ini tidak merugikan prinsip keadilan.
Diketahui, asas Dominus Litis memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai pengendali perkara dalam proses hukum. Namun, dalam praktiknya, sejumlah pihak menilai perlu ada pembatasan agar kewenangan ini tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Tinggalkan Balasan