SAMARINDA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kalimantan Timur tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Tak ada aksi demonstrasi besar-besaran. Forum Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP) Kaltim menegaskan bahwa peringatan May Day 2025 akan diisi dengan kegiatan sosial dan hiburan yang membangun.
Ketua DPD FSP KEP Kaltim, H. Hamka Thalib, memastikan bahwa tidak akan ada aksi turun ke jalan dalam peringatan May Day kali ini.
Menurutnya, keputusan tersebut telah disepakati bersama para pengurus serikat buruh dan telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami sudah bertemu dengan Gubernur dan Wagub Kaltim untuk membahas hal ini. Jadi kegiatan May Day nanti tidak ada yang namanya aksi massa. Dan ini sudah disetujui bersama serikat buruh,” tegas Hamka, pada Jumat (25/4/2025).
Hamka menekankan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah, apalagi menjelang perayaan Hari Buruh.
Ia mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kaum pekerja, agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu ketertiban umum.
Sebagai gantinya, FSP KEP bersama panitia May Day akan menggelar berbagai kegiatan sosial.
Rangkaian acara tersebut antara lain bakti sosial, donor darah, dan hiburan rakyat untuk menyemarakkan peringatan Hari Buruh dengan suasana yang damai dan membahagiakan.
“Kita sepakati akan melaksanakan baksos, donor darah dan hiburan. Kita berupaya memberikan kebahagiaan bagi para buruh, bukan dengan aksi massa dan mogok kerja yang juga terkadang tidak jelas temanya apa,” ujarnya.
Hamka menegaskan, FSP KEP Kaltim tetap menjunjung tinggi nilai independensi.
Organisasi ini tidak ingin dijadikan kendaraan politik atau ditarik dalam kepentingan sempit oleh kelompok tertentu.
“Selama ini juga dari yang kita lihat, dengan diskusi justru lebih banyak hasilnya daripada melakukan aksi demo. Dan ini juga bisa untuk memaknai hari buruh itu sendiri. Bagaimana pesan mereka para buruh bisa tersampaikan ke pemerintah tanpa melakukan demo,” tuturnya.
Selain itu, Hamka juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan yang sempat vakum karena masa berlaku Surat Keputusan (SK)-nya telah habis.
Satgas ini dinilai penting untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan perusahaan yang belum sesuai aturan.
“Kita juga minta agar Gubernur Kaltim bisa menerbitkan kembali SK Satgas Ketenagakerjaan Kaltim itu. Karena tujuannya adalah membantu pemerintah dalam hal mengontrol perusahaan yang belum memperbaiki peraturannya,” tandasnya.
Peringatan May Day tahun ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur.
Tinggalkan Balasan