JAKARTA– Kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI kembali terjadi. Pada 17 Maret 2025, seorang prajurit TNI AL di Lhokseumawe, Kelasi Dua DI, menembak mati Hasfiani alias Imam, seorang sales mobil yang juga bekerja sebagai perawat di Puskesmas Babah Buloh, Aceh Utara.
Di hari yang sama, tiga anggota kepolisian tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, yang diduga dilakuakn oleh oknum TNI. Salah satu korban adalah Kapolsek Negara Batin, AKP (Anumerta) Lusiyanto, bersama dua anggotanya, Aipda (Anumerta) Petrus dan Briptu (Anumerta) Ghalib, yang tewas akibat luka tembak.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra melalui rilis resminya, menilai peristiwa ini sebagai bukti lemahnya pengawasan dan ketegasan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI.
Menurutnya, penggunaan senjata api terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak secara hukum pidana umum.
“Setiap prajurit yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan sipil, bukan militer. Namun, hingga kini, peradilan militer justru menjadi sarang impunitas karena vonis yang dijatuhkan seringkali ringan dan tidak memberi efek jera,” ujar Ardi.
Sepanjang tahun 2024 hingga kuartal pertama 2025, Imparsial mencatat setidaknya 10 kasus penembakan oleh oknum TNI yang menewaskan delapan warga sipil dan melukai 12 orang lainnya. Selain itu, terdapat 41 kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI, dengan total korban mencapai 67 orang, 17 di antaranya meninggal dunia.
Menurut Ardi, revisi UU TNI yang tengah dibahas pemerintah justru tidak menyentuh akar masalah, yaitu reformasi peradilan militer. Pemerintah dan DPR dinilai lebih fokus pada perluasan kewenangan TNI dibanding memperbaiki sistem akuntabilitasnya.
“Pasal 65 ayat (2) UU TNI masih mempertahankan ketundukan prajurit pada peradilan militer dalam kasus pidana umum, padahal TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 Tahun 2004 telah mengamanatkan bahwa prajurit harus tunduk pada peradilan umum untuk kasus pidana umum,” tegasnya.
Imparsial mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi total institusi TNI serta memperkuat pengawasan, baik internal maupun eksternal. Reformasi peradilan militer harus menjadi prioritas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah impunitas dalam tubuh TNI.
Tinggalkan Balasan