NUSANTARA – Setelah ada kepastian dana baik dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun anggaran tambahan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pun dikebut.
Terbaru adalah rencana pelelangan proyek kawasan Legislatif dan Yudikatif yang dilaksanakan pada Mei 2025, menyusul finalisasi desain yang disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan, pelaksanaan tender kedua proyek kawasan tersebut akan sangat krusial dan menentukan.
“Hal ini karena kami harus mengejar target operasional IKN pada 2028 mendatang. Oleh karena itu, lelang dilaksanakan akhir April atau paling lambat Mei 2025,” ujar Danis.
Setelah lelang, diharapkan pembangunan konstruksi segera dimulai. Namun demikian, Danis mengatakan, nilai konstruksi untuk proyek kawasan MPR/DPR dan Mahkamah Agung (MA) ini belum dapat dipastikan, karena masih dihitung.
Akan tetapi, meskipun masih harus melalui proses panjang, Danis optimistis, seluruh pembangunan proyek yang merupakan ranah pekerjaan Otorita IKN akan tuntas sesuai target.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan dituntaskan baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak tahun jamak dengan anggaran yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sementara, anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sudah difinalkan dalam DIPA Otorita IKN, dengan anggaran total Rp 13,5 triliun.
“Rinciannya sekitar Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” ujar Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung di Kantor Otorita IKN pada Rabu (16/4/2025).
Tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
Sinergi antar instansi dan mobilisasi sumber daya yang optimal diharapkan dapat memastikan proyek ini berjalan sesuai target.
Oleh karena itu, Basuki menekankan, penting bagi stakeholders terutama pelaksana konstruksi melakukan percepatan mobilisasi tenaga kerja. Hal ini guna mendukung kesiapan operasional.
“Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan