Menu

Mode Gelap
Beredar Diduga Rekaman Percakapan Ridwan Kamil Dengan Lisa Mariana, Bahas Tes DNA Anak TNI dan Kekerasan: Peradilan Militer Dituding Tak Beri Efek Jera Toleransi Sebagai Pondasi Persatuan, GMKI Samarinda Serukan Aksi Nyata Akademisi Dukung Komitmen Polri dalam Penyelidikan serta Penyidikan Pilkada 2024 Semakin Dekat, Peradah Kaltim Meminta Masyarakat Tetap Bersatu di Tengah Perbedaan

Berita · 29 Jan 2026 08:21 WIB ·

Bambang Setiono Nilai Polri di Bawah Presiden Jaga Netralitas Aparat


 Bambang Setiono Nilai Polri di Bawah Presiden Jaga Netralitas Aparat Perbesar

Samarinda – Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Setiono, SE, menyatakan dukungan tegas terhadap penguatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan tetap menempatkan institusi tersebut di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia.

Dalam keterangannya kepada awak media, Bambang Setiono menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi sekaligus kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas nasional, supremasi hukum, dan kepastian keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum buruh.

“Polri adalah alat negara, bukan alat kepentingan sektoral. Karena itu, sudah tepat dan konstitusional jika Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang mandat rakyat,” ujar Bambang Setiono, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian atau lembaga tertentu justru berpotensi mengaburkan garis komando dan melemahkan independensi institusi kepolisian. Hal tersebut dinilai dapat membuka ruang intervensi politik praktis yang berisiko mengganggu profesionalisme aparat penegak hukum.

“Jika Polri ditarik ke ranah kementerian, maka ada potensi kepentingan politik jangka pendek masuk ke dalam institusi yang seharusnya netral. Ini harus dihindari demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Bambang Setiono juga menekankan bahwa bagi kaum buruh, keberadaan Polri yang profesional, netral, dan kuat sangat penting dalam menjamin rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional pekerja.

“Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama bagi iklim kerja yang sehat, investasi yang berkelanjutan, dan perlindungan buruh. Itu hanya bisa terwujud jika Polri memiliki kewenangan yang kuat dan garis komando yang jelas di bawah Presiden,” jelasnya.

Lebih lanjut, KSBSI Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung reformasi Polri yang berkelanjutan, dengan menekankan peningkatan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

“Reformasi Polri harus diarahkan untuk memperkuat institusi, bukan melemahkannya. KSBSI Kaltim berdiri tegak mendukung Polri yang modern, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia,” pungkas Bambang Setiono.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tokoh PGI dan API Kukar Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Persatuan, Kaltim Harus Tetap Damai

16 April 2026 - 16:11 WIB

Tokoh Dayak Kaltim Serukan Jaga Kondusivitas, Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Secara Aman dan Tertib

16 April 2026 - 15:34 WIB

Abdulloh Pilih Jalur Damai, Ingatkan Pentingnya Kondusivitas Kaltim Jelang Aksi 21 April

14 April 2026 - 15:19 WIB

Alasan di Balik Rapat Kaltim di Jakarta, Sekda Angkat Bicara

13 April 2026 - 13:44 WIB

Pemprov Kaltim Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Jalan Meski Bantuan BPJS Disesuaikan

13 April 2026 - 12:48 WIB

Pemprov Kaltim Luruskan Isu Anggaran Rp25 Miliar, Renovasi Cakup Sejumlah Fasilitas Pemerintahan

13 April 2026 - 11:25 WIB

Trending di Nasional