SAMARINDA – Kesatuan Mahasiswa Indonesia (KESMI) Kalimantan Timur menyampaikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan Kepolisian Republik Indonesia. Organisasi mahasiswa tersebut menilai langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai perkara korupsi menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan hukum.
Ketua Umum KESMI Kaltim, Irwanto Munawar, mengatakan keberhasilan aparat mengusut sejumlah dugaan tindak pidana korupsi menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya kalangan generasi muda yang menginginkan pemerintahan bersih dan berintegritas.
Menurutnya, penanganan perkara korupsi yang dilakukan secara konsisten merupakan bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Karena itu, ia berharap langkah tersebut terus dilakukan secara profesional dan tanpa diskriminasi.
“Ini adalah langkah yang sangat baik dan tepat yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian RI. Tentunya ini menjadi angin segar bagi kami sebagai generasi penerus bangsa. Stigma yang selama ini berkembang bahwa budaya Indonesia adalah budaya korupsi harus dihapus. Kita harus membangun optimisme bahwa korupsi bisa diberantas melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” ujar Irwanto.
Selain memberikan apresiasi kepada Polri, Irwanto juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memberikan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi modal penting dalam menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Saya secara tegas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kepolisian RI. Kami juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang mendukung Polri dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil kepada siapa pun yang terbukti bersalah,” tegasnya.
Irwanto menambahkan bahwa proses penegakan hukum harus dijalankan secara independen tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari kelompok kepentingan. Baginya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pelaku korupsi.
“Indonesia adalah negara yang sedang maju. Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, baik dari partai politik maupun kelompok tertentu. Ketika seseorang terbukti bersalah melakukan korupsi, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Irwanto mengingatkan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Menurutnya, praktik tersebut menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas.
“Korupsi tidak boleh tumbuh di Indonesia. Jika korupsi terus dibiarkan, dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan bangsa. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, angka kemiskinan meningkat, dan pembangunan tidak akan berjalan secara merata. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan