Samarinda — Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri Kalimantan Timur, Bastian, menyatakan sependapat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI Komisi III beberapa hari lalu.
Bastian menegaskan bahwa secara konstitusional dan yuridis, Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian tertentu sebagaimana sempat menjadi wacana dalam ruang publik.
Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat Undang Undang dan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus dijaga agar fungsi kepolisian tetap profesional, independen, dan tidak terseret kepentingan sektoral.
“Pernyataan Kapolri sudah tepat dan sejalan dengan konstitusi. Polri berada langsung di bawah Presiden untuk memastikan stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum yang adil, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujar Bastian.
Ia menilai, upaya menarik Polri ke bawah kementerian justru berpotensi melemahkan independensi institusi kepolisian serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem pemerintahan.
GM FKPPI Kalimantan Timur, lanjut Bastian, mendukung penuh penguatan institusi Polri melalui reformasi internal, peningkatan profesionalisme, dan penegakan hukum yang berkeadilan, tanpa harus mengubah posisi struktural yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang undangan.
“Yang dibutuhkan Polri saat ini bukan perubahan posisi kelembagaan, melainkan penguatan integritas, transparansi, dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Bastian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam menjaga stabilitas nasional serta supremasi hukum di Indonesia.
Tinggalkan Balasan