Menu

Mode Gelap
Beredar Diduga Rekaman Percakapan Ridwan Kamil Dengan Lisa Mariana, Bahas Tes DNA Anak TNI dan Kekerasan: Peradilan Militer Dituding Tak Beri Efek Jera Toleransi Sebagai Pondasi Persatuan, GMKI Samarinda Serukan Aksi Nyata Akademisi Dukung Komitmen Polri dalam Penyelidikan serta Penyidikan Pilkada 2024 Semakin Dekat, Peradah Kaltim Meminta Masyarakat Tetap Bersatu di Tengah Perbedaan

Berita · 16 Mei 2025 09:31 WIB ·

Pemprov Kaltim punya target ambisius enam bulan ke depan, mewujudkan swasembada beras di Benua Etam


 Pemprov Kaltim punya target ambisius enam bulan ke depan, mewujudkan swasembada beras di Benua Etam Perbesar

SAMARINDA – Pemprov Kaltim punya target ambisius yang harus dicapai enam bulan ke depan, mewujudkan swasembada beras di Benua Etam.

Target itu diyakini Wakil Gubernur, Seno Aji bisa dicapai karena masih banyak lahan yang bisa disulih rupa menjadi persawahan di Kaltim.

“Kalau gerak cepat pasti bisa,” ucapnya selepas Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Swasembada Beras di Kantor Gubernur Kaltim.

Memang bukan seperti arahan awal, paling lambat dua tahun terwujud swasembada beras. Target itu menjadi salah satu arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika bertandang ke Kaltim beberapa waktu lalu.

Optimalisasi jadi kunci untuk mencapai swasembada. Sekarang Kaltim hanya punya 20 ribu hektare lahan pertanian aktif. Luasannya harus ditambah, target 50 ribu hektare lahan aktif nantinya.

Untuk itu, mengaktifkan kembali sejumlah lahan pertanian yang sempat mati suri di empat kabupaten/kota jadi langkah yang diambil.

Dari Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau.

Seno meminta penetapan lahan baru untuk pertanian bisa teridentifikasi secepatnya. Rakor serupa pun diharapkannya bisa digelar rutin per pekan. “Dengan begitu, proses mewujudkan swasembada beras di Kaltim bisa terkontrol,” sebutnya.

Langkah lain yang bisa diambil, membuka lahan baru dalam jangka panjang atau ekstensifikasi. Tapi, upaya ini baru bisa dijalankan setelah mendapat restu dari Jakarta, dari Kementerian Kehutanan. Pembukaan lahan baru bisa saja menyentuh kawasan hutan yang diatur pusat.

Tak luput, tutup Seno, perlu kolaborasi berbagai pihak. Baik Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pangan dan Kehutanan di kabupaten/kota, serta TNI.

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

BPP Gelar Aksi Solidaritas di Balikpapan Center, Serukan Dukungan untuk Palestina

12 Oktober 2025 - 18:18 WIB

Polda Kaltim Masuk Tiga Besar Nasional Program Ketahanan Pangan Polri

11 Oktober 2025 - 11:45 WIB

BORNEO Kaltim Gelar Aksi Damai di Samarinda, Tegaskan Dukungan untuk Palestina dan Tolak Atlet Israel

10 Oktober 2025 - 15:07 WIB

Mudyat Noor Sukses Kawal Proyek Bendung dan Jembatan Strategis di Penajam Paser Utara

9 Oktober 2025 - 10:02 WIB

Rudy Mas’ud Temui Menkeu Bahas Pemotongan DBH, Optimistis Ada APBN Perubahan

8 Oktober 2025 - 07:42 WIB

Pemprov Kaltim Perkuat Fiskal dan Kemandirian Pangan di Tengah Efisiensi Anggaran Pusat

7 Oktober 2025 - 12:34 WIB

Trending di Berita