Menu

Mode Gelap
Beredar Diduga Rekaman Percakapan Ridwan Kamil Dengan Lisa Mariana, Bahas Tes DNA Anak TNI dan Kekerasan: Peradilan Militer Dituding Tak Beri Efek Jera Toleransi Sebagai Pondasi Persatuan, GMKI Samarinda Serukan Aksi Nyata Akademisi Dukung Komitmen Polri dalam Penyelidikan serta Penyidikan Pilkada 2024 Semakin Dekat, Peradah Kaltim Meminta Masyarakat Tetap Bersatu di Tengah Perbedaan

Berita · 29 Jan 2026 09:19 WIB ·

Karyadi SH MH: Polri Profesional Kunci Stabilitas dan Pembangunan Daerah


 Karyadi SH MH: Polri Profesional Kunci Stabilitas dan Pembangunan Daerah Perbesar

Penajam Paser Utara – Ketua PDKT (Persekutuan Dayak Kalimantan Timur) Kabupaten Penajam Paser Utara, Karyadi, SH, MH, menyatakan dukungan tegas terhadap keberlanjutan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan tetap menempatkan institusi tersebut di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia.

Dalam keterangannya kepada awak media, Karyadi menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

“Menempatkan Polri di bawah Presiden adalah bentuk peneguhan konstitusi serta upaya menjaga profesionalisme dan netralitas institusi kepolisian,” ujar Karyadi, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, wacana penarikan Polri ke bawah kementerian atau lembaga lain justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang intervensi kepentingan sektoral yang dapat melemahkan independensi Polri sebagai alat negara.

“Polri harus berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Jika berada di bawah kementerian tertentu, maka ada risiko institusi ini terseret kepentingan politik jangka pendek,” tegasnya.

Sebagai praktisi hukum, Karyadi menilai bahwa keberadaan Polri yang kuat, netral, dan profesional sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga negara, serta stabilitas keamanan nasional, khususnya di daerah strategis seperti Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Keamanan yang stabil adalah fondasi utama pembangunan daerah. Polri yang memiliki garis komando jelas di bawah Presiden akan lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” jelasnya.

PDKT Kabupaten PPU, lanjut Karyadi, berkomitmen mendukung reformasi Polri yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan integritas, akuntabilitas, serta pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

“Reformasi Polri harus diarahkan untuk memperkuat institusi demi kepentingan rakyat dan negara. Kami mendukung penuh Polri yang profesional, modern, dan tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

FPK Kaltim Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Daerah: “Kaltim Rumah Kita Bersama”

19 Mei 2026 - 13:18 WIB

Ketua PCNU Kubar: Sampaikan Aspirasi dengan Santun dan Bermartabat

16 Mei 2026 - 12:07 WIB

May Day 2026, Disnaker Kaltim Fasilitasi Aspirasi Buruh Lewat Dialog Tanpa Demonstrasi

30 April 2026 - 18:15 WIB

Anev Polda Kaltim Bahas Pengamanan May Day hingga Ketahanan Pangan

28 April 2026 - 12:53 WIB

Syaharie Jaang Apresiasi Aksi Damai, Polda Kaltim Dinilai Humanis Kawal Aspirasi

22 April 2026 - 08:21 WIB

Ketua Mafindo Samarinda Ingatkan Bahaya Hoaks, Masyarakat Diminta Lebih Kritis

19 April 2026 - 13:26 WIB

Trending di Berita