SAMARINDA – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Timur menyampaikan dukungan terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Dukungan tersebut disampaikan Ketua KSBSI Kalimantan Timur, Bambang Setiono, sebagai bentuk komitmen organisasi buruh terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.
Menurut Bambang, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemerataan pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan buruh.
Ia menilai langkah tegas aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam pandangannya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pihak yang terlibat. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik.
“Kami dari KSBSI Kalimantan Timur mendukung penuh langkah Kepolisian RI dan Bapak Kapolri dalam melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas tanpa pandang bulu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bambang Setiono.
Ia menambahkan, berbagai langkah pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan Polri menunjukkan keseriusan aparat dalam menjalankan amanat penegakan hukum sekaligus menjaga kepentingan negara.
Keberhasilan pemberantasan korupsi, menurut Bambang, akan membawa dampak positif terhadap iklim pembangunan nasional, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong terciptanya investasi yang sehat sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Selain itu, organisasi buruh juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong budaya antikorupsi di lingkungan masyarakat melalui edukasi maupun pengawasan sosial.
“Sebagai bagian dari masyarakat, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung aparat penegak hukum dalam memerangi korupsi. Dengan sinergi semua pihak, kami optimistis Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan